KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KENAIKAN HARGA BBM  

Posted by: tya aristia




PART II

Sesuai  dengan tugas yang saya buat sebelumnya mengenai “ kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM”  dapat disimpulkan bahwa,  Dengan maraknya  kasus naiknya bbm yang dari dulu tidak pernah ada habisnya, akan mempengaruhi dan berdampak pada perekonomian, Karena setiap kebutuhan pasti menggunakan bahan bakar minyak. Khsusunya kepada biaya produksi, dikarenakan tingkat kebutuhan yang mencakup pada kendaraan sebagai alat transportasi dan media dalam adanya transaksi.

Dikarenakan itulah pemerintah mengajukan “subsidi”  untuk membantu masyarakat dalam menghidupi kecukupan sehari-hari. Maka dari itulah pemerintah bekerja sama dengan perusahaan minyak membuat kebijakan sistem khusus bagi maysrakat menengah kebawah dengan mengeluarkan BBM “Premium” dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM “pertamax” yang lebih mahal, yang dikhususkan utnuk kalangan atas.

Kali ini saya akan menguraikan asalan saya yang memilih untuk “tidak setuju” pada kenaikan harga BBM. karena banyaknya dampak terhadap rakyat, khusunya rakyat kecil yang selalu menjadi pihak yang akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Bukan masalah harga naiknya tapi dampak yang ditimbulkan, akan banyak dampak yang akan terjadi. Dan dampak yang paling berpengaruh. hal yang pertama, pengaruh pada kenaikan harga bahan pokok sebelum naiknya harga BBM atau masih tahap sosialisasi.

Jika nanti kalau sudah dilaksanakan harga naik lagi. Apa lagi kenaikan harga BBM menjelang bulan Rramhadan ini dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan rakyat. Akhirnya kriminalitas seperti penimbunan bahan bakar banyak terjadi. Dampaknya juga berpengaruh pada adanya inflasi. Dikarenakan naiknya biaya produksi. Contohnya, dengan kenaikan bahan bakar atau tuntutan akan kenaikan upah buruh, kedua hal itu merupakan bagian dari biaya produksi dan perusahaan pun mau tidak mau harus menaikan harga jual barang maupun jasanya, sehingga semakin meluasnya masalah kemiskinan dan memperparah masalah pengangguran.

Padahal banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah seperti pengubahan solusi penggunaan minyak ke gas, dan berdayakan “Sarjana” yang dusah diakui keilmuannya untuk mengalihkan minyak ke gas. Selain itu, sumber daya alam Indonesia yang melimpah harusnya segera dipegang Negara sendiri (Indonesia).




Selama ini,satu-satunya yang sangat diandalkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu adalah berbagai skema bantuan dana tunai kepada masyarakat. Dengan member kompensasi dana, maka masalah dianggap sudah selesai. Pada kenyataan dilapangan, harga barang-barang keperluan telah naik terlebih dulu yang berat untuk dihadapi masyarakat umum, terutama kalngan bawah yang langsung terdampak.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM) karena Kenaikan harga BBM dilakukan menyusul kenaikan harga minyak dunia yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lonjakan harga minyak dunia memang akan membawa dampak serius bagi perekonomian nasional. Harga minyak duinia yang terus berada diatas level otomatis akan mengakibatkan beban APBN bertambah tinggi.

Memang benar dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langah dalam mengatasi efek negative lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN. Seperti meniakan harga BBM, namun tidak bisa diputuskan begitu saja jika APBN jebol hanya karena harga minyak yg melonjak karena pengeluaran APBN.

 APBN jebol bukan karena subsidi untuk rakyat melainkan pemerintah tidak serius dalam mengelola Negara, pemerintah juga terlalu terburu-buru dalam menerbitkan kebijakan, pemerintah malas dan hanya mencari jalan pintas, Dan akhirnya memicu adanya konflik sosial dalam masyarakat.

APBN kita jebol tidak ada kaitannya dengan tudingan pemborosan BBM oleh rakyat. Pemerintah harusnya introspeksi. Sebenarnya pemborosan APBN itu ya dari pemerintah itu sendiri. Rakyat disalahkan atas kecerobohan yang dilakukan oleh pemerintah.

Rakyat berhak menolak kenaikan harga bahan bakar (BBM). Sudah seharusnya pemerintah berpikir ulang dan lebih jujur mengenai alas an-alasan jebolnya APBN yang sesungguhnya, bukan karena adanya subsidi untuk rakyat. Betapa harus disadaro bahwa kebijakan kenaikan BBM hanya akan mengganggu kestabilan dan keadilan di Indonesia.






This entry was posted on 03.02 . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Langganan: Poskan Komentar (Atom) .

0 komentar

Poskan Komentar