PART
II
Sesuai dengan tugas yang saya buat sebelumnya
mengenai “ kebijakan pemerintah terhadap kenaikan BBM” dapat disimpulkan bahwa, Dengan maraknya kasus naiknya bbm yang dari dulu tidak pernah
ada habisnya, akan mempengaruhi dan berdampak pada perekonomian, Karena setiap
kebutuhan pasti menggunakan bahan bakar minyak. Khsusunya kepada biaya
produksi, dikarenakan tingkat kebutuhan yang mencakup pada kendaraan sebagai
alat transportasi dan media dalam adanya transaksi.
Dikarenakan itulah
pemerintah mengajukan “subsidi” untuk
membantu masyarakat dalam menghidupi kecukupan sehari-hari. Maka dari itulah
pemerintah bekerja sama dengan perusahaan minyak membuat kebijakan sistem
khusus bagi maysrakat menengah kebawah dengan mengeluarkan BBM “Premium” dengan
harga yang lebih murah dibandingkan dengan BBM “pertamax” yang lebih mahal,
yang dikhususkan utnuk kalangan atas.
Kali ini saya akan
menguraikan asalan saya yang memilih untuk “tidak setuju” pada kenaikan harga BBM.
karena banyaknya dampak terhadap rakyat, khusunya rakyat kecil yang selalu
menjadi pihak yang akan merasakan dampak langsung dari kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM). Bukan masalah harga naiknya tapi dampak yang ditimbulkan,
akan banyak dampak yang akan terjadi. Dan dampak yang paling berpengaruh. hal
yang pertama, pengaruh pada kenaikan harga bahan pokok sebelum naiknya harga
BBM atau masih tahap sosialisasi.
Jika
nanti kalau sudah dilaksanakan harga naik lagi. Apa lagi kenaikan harga BBM
menjelang bulan Rramhadan ini dapat menyebabkan menurunnya kesejahteraan
rakyat. Akhirnya kriminalitas seperti penimbunan bahan bakar banyak terjadi.
Dampaknya juga berpengaruh pada adanya inflasi. Dikarenakan naiknya biaya
produksi. Contohnya, dengan kenaikan bahan bakar atau tuntutan akan kenaikan
upah buruh, kedua hal itu merupakan bagian dari biaya produksi dan perusahaan
pun mau tidak mau harus menaikan harga jual barang maupun jasanya, sehingga
semakin meluasnya masalah kemiskinan dan memperparah masalah pengangguran.
Padahal
banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah seperti pengubahan solusi
penggunaan minyak ke gas, dan berdayakan “Sarjana” yang dusah diakui
keilmuannya untuk mengalihkan minyak ke gas. Selain itu, sumber daya alam
Indonesia yang melimpah harusnya segera dipegang Negara sendiri (Indonesia).
Selama ini,satu-satunya yang sangat diandalkan
pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi itu adalah
berbagai skema bantuan dana tunai kepada masyarakat. Dengan member kompensasi
dana, maka masalah dianggap sudah selesai. Pada kenyataan dilapangan, harga
barang-barang keperluan telah naik terlebih dulu yang berat untuk dihadapi
masyarakat umum, terutama kalngan bawah yang langsung terdampak.
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar minyak
(BBM) karena Kenaikan harga BBM dilakukan menyusul kenaikan harga minyak dunia
yang telah melampaui target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lonjakan
harga minyak dunia memang akan membawa dampak serius bagi perekonomian
nasional. Harga minyak duinia yang terus berada diatas level otomatis akan
mengakibatkan beban APBN bertambah tinggi.
Memang benar
dibutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil langah dalam mengatasi efek
negative lonjakan harga minyak dunia terhadap keseimbangan APBN. Seperti meniakan
harga BBM, namun tidak bisa diputuskan begitu saja jika APBN jebol hanya karena
harga minyak yg melonjak karena pengeluaran APBN.
APBN
jebol bukan karena subsidi untuk rakyat melainkan pemerintah tidak serius dalam
mengelola Negara, pemerintah juga terlalu terburu-buru dalam menerbitkan
kebijakan, pemerintah malas dan hanya mencari jalan pintas, Dan akhirnya memicu
adanya konflik sosial dalam masyarakat.
APBN kita jebol tidak ada kaitannya dengan tudingan
pemborosan BBM oleh rakyat. Pemerintah harusnya introspeksi. Sebenarnya
pemborosan APBN itu ya dari pemerintah itu sendiri. Rakyat disalahkan atas
kecerobohan yang dilakukan oleh pemerintah.
Rakyat berhak menolak kenaikan harga bahan bakar
(BBM). Sudah seharusnya pemerintah berpikir ulang dan lebih jujur mengenai alas
an-alasan jebolnya APBN yang sesungguhnya, bukan karena adanya subsidi untuk
rakyat. Betapa harus disadaro bahwa kebijakan kenaikan BBM hanya akan
mengganggu kestabilan dan keadilan di Indonesia.